JAKARTA.JamiDesa.com (16/7/2026). Pemerintah menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak dirancang untuk mematikan roda ekonomi yang sudah berjalan di tingkat desa. Sebaliknya, lembaga ekonomi berskala nasional ini diproyeksikan menjadi pelindung para petani lokal dengan bertindak sebagai offtaker atau penjamin pasar saat harga komoditas pangan jatuh.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar pada Kamis, 16 Juli 2026. Acara hasil kerja sama Forum Organisasi Desa Indonesia dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pejabat tinggi negara, serta pimpinan organisasi desa nasional.
Dalam pemaparannya, Zulkifli Hasan meluruskan opini yang beredar di masyarakat mengenai fungsi gerai KDKMP. Beliau menekankan bahwa jaringan koperasi ini murni bergerak sebagai pos logistik kedinasan untuk program pemerintah, bukan sebuah jaringan ritel modern atau supermarket komersial yang akan merebut pangsa pasar pedagang kecil.
“Jangan salah paham, gerai KDKMP ini bukan supermarket komersial yang mau saingan dengan warung-warung kecil milik warga desa. Justru fungsinya menjadi penjamin pasar. Kalau saat panen raya harga gabah atau jagung petani jatuh di bawah ketetapan pemerintah, koperasi ini yang wajib membeli supaya petani kita tidak rugi,” kata Zulkifli Hasan di hadapan para peserta seminar (15/7/2026).
Melalui fungsi offtaker tersebut, KDKMP diwajibkan menyerap hasil bumi masyarakat seperti padi, jagung, dan hasil tangkapan nelayan dengan harga yang adil dan layak sesuai acuan pemerintah. Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai tengkulak yang kerap mempermainkan harga di tingkat bawah saat musim panen tiba.
Komitmen perlindungan ekonomi ini disaksikan langsung oleh sejumlah tokoh penting nasional yang hadir, seperti Menteri Desa dan PTDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala BPPIK Aris Marsudiyanto, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.
Dukungan penuh juga dideklarasikan secara kompak oleh 10 asosiasi desa tingkat nasional yang tergabung dalam Forum Organisasi Desa Indonesia, yakni APDESI Merah Putih (H. Surta Wijaya), APDESI (Anwar Sadat), PAPDESI (Wargiyati), AKSI (Irawadi), DPN PPDI (Widhi Hartono), PP PPDI (Moh. Tahril), PABPDSI (Feri Radiansyah), ABPEDNAS (Indra Utama), KOMPAKDESI (H. Dadang Holiludin), dan DPP Gema Desa Nuswantoro (H. Kurniadi Utama).
Selain itu, jalannya seminar dan penjelasan mengenai fungsi perlindungan ekonomi ini disimak secara seksama oleh ribuan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari seluruh Indonesia melalui siaran langsung di kanal YouTube.
Kehadiran TPP dinilai krusial untuk mengedukasi masyarakat desa agar memahami bahwa KDKMP hadir sebagai mitra strategis, bukan kompetitor bagi warung-warung kelontong milik warga.
Dengan penegasan ini, pemerintah berharap masyarakat desa tidak lagi cemas dan dapat bersiap menyambut kehadiran KDKMP sebagai pilar baru kedaulatan pangan dan stabilitas ekonomi kerakyatan di daerah masing-masing.
Moh Ali Khomsin (TAPM Kabupaten Kudus)
Sumber:
