Meneguhkan Pembangunan Industri Regional & Keadilan Perdesaan: Perspektif Akademis, Regulasi, dan Realitas Lapangan Spillover Ekologis

Oleh: Moh Ali Khomsin (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat / TAPM Kabupaten Kudus) Pendahuluan Wacana peneguhan pembangunan daerah industri kerap digadang-gadang sebagai resep mujarab untuk mengikis ketimpangan wilayah (regional disparity), khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal. Dalam kerangka teori ekonomi regional, seperti Growth Poles Theory yang dicetuskan François Perroux, hadirnya kawasan industri diharapkan menjadi kutub pertumbuhan…

Read More

Kudus Ukir Prestasi Gemilang di Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Jateng 2026, Bukti Nyata Kolaborasi Pemerintahan Desa

Semarang.Jamudesa.com (21/10/2026). Semangat membangun desa dari pinggiran kembali membuahkan hasil manis bagi Kabupaten Kudus. Dalam ajang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lomba Desa/Kelurahan) tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, Kabupaten Kudus sukses memborong tiga penghargaan sekaligus. Penganugerahan bergengsi tersebut diserahkan di Aula Swadaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermasdesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah,…

Read More

Menjaga Roh Desa: TPP Kemendes PDT Inisiasi Penyusunan Monografi Desa Budaya

Oleh Moh Ali Khomsin (TAPM Kabupaten Kudus) Jakarta. Jamudesa.com (21/10/2026).  Desa bukan sekadar wilayah administratif dengan bentangan sawah dan pemukiman. Lebih dari itu, desa adalah pusat peradaban, lumbung kearifan lokal, serta fondasi ketahanan sosial bangsa. Namun, di tengah gempuran modernisasi dan arus perubahan sosial, tak sedikit tradisi serta norma adat yang perlahan memudar tanpa sempat…

Read More

Pemkab Kudus Dorong Percepatan Pendataan Objek Desa Kawasan Hutan Melalui Aplikasi SIMODH

KUDUS.JamuDesa.com (16/5)— Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) resmi menyelenggarakan sosialisasi Pendataan Kondisi Desa di Kawasan Hutan. Kegiatan penting ini digelar secara luring bertempat di Aula Rejenu Dinas PMD Kabupaten Kudus, Jumat (16 Oktober 2026). Acara sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Husein Fatahillah, yang hadir mewakili…

Read More

Amankan Aset Desa & Dana Desa: Hadir Perpres 82/2026 tentang Tata Kelola KDMP

Oleh Moh Ali Khomsin (TAPM Kabupaten Kudus/ JamuDesa.com) Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membawa skema baru dalam penguatan ekonomi desa. Regulasi ini menjadi acuan krusial bagi Pemerintah Desa, BPD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Daerah, hingga Tenaga Pendamping Profesional (TPP) agar proses pengadaan, verifikasi, tata kelola aset,…

Read More

Napas Kerelaan di Payaman: Saat Koperasi Desa Bertumbuh Tanpa Pamrih

Oleh: Wilujeng Suryono (PD Kecamatan Mejobo) Editor: Moh Ali Khomsin (jamudesa.com/ TAPM Kab Kudus) PAYAMAN, KUDUS (5/10/2026). Di sudut Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, sebuah ikhtiar kemandirian ekonomi desa sedang dirajut dengan cara yang sederhana, namun sarat makna. Di saat banyak lembaga ekonomi perdesaan bergantung pada kucuran dana segar di awal berdiri, Koperasi Desa…

Read More

Fokus Penanganan Stunting dan Pemberdayaan Warga Antar Desa Kesambi Masuk Nominator Nasional

JamuDesa.com, KUDUS (24/9/2026). Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berhasil menembus 9 besar nasional dalam ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Keberhasilan ini ditandai dengan dilaksanakannya kegiatan Verifikasi Lapangan Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Nasional Tahun 2026 di Balai Desa Kesambi…

Read More

Rekapan regulasi terkait KDKMP

Regulasi Payung Utama (Level Presiden) 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang: Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.Poin Inti: Instruksi langsung Presiden kepada para Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk melakukan percepatan pembentukan KDKMP di seluruh desa/kelurahan di Indonesia secara serentak. Ini adalah dasar hukum utama mengapa program ini bersifat mendesak dan nasional. 2….

Read More