Jaring Komunitas WiraDesa (JamuDesa) untuk penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat Desa
Regulasi Payung Utama (Level Presiden) 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang: Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.Poin Inti: Instruksi langsung Presiden kepada para Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk melakukan percepatan pembentukan KDKMP di seluruh desa/kelurahan di Indonesia secara serentak. Ini adalah dasar hukum utama mengapa program ini bersifat mendesak dan nasional. 2….
JAKARTA.JamuDesa.xom (16/7/2026). Kementerian Koperasi bergerak cepat mematangkan tata kelola operasional dan skema pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini diambil agar puluhan ribu jaringan koperasi yang dibentuk memiliki fondasi bisnis yang sehat, transparan, dan akuntabel sejak awal berdiri. Strategi penguatan kelembagaan tersebut dipaparkan secara detail oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, dalam…
JAKARTA.JamuDesa.com (16/7/2026). Pemerintah bergerak cepat dalam mematangkan kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Indonesia. Dari puluhan ribu koperasi yang ditargetkan terbentuk secara nasional, fase pertama ditargetkan mulai menyalurkan logistik secara serentak pada akhir Agustus 2026 mendatang melalui skema manajemen transisi yang terukur. Langkah akselerasi ini dibahas secara komprehensif dalam Seminar Nasional…
JAKARTA.JamuDesa.com (16/7/2026). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan tumpang tindih dengan kelembagaan ekonomi yang sudah berjalan di desa. Pemerintah justru tengah menyiapkan formula kebijakan agar KDKMP dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) demi memperkuat ekosistem ketahanan pangan. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Desa…
JAKARTA.JamiDesa.com (16/7/2026). Pemerintah menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak dirancang untuk mematikan roda ekonomi yang sudah berjalan di tingkat desa. Sebaliknya, lembaga ekonomi berskala nasional ini diproyeksikan menjadi pelindung para petani lokal dengan bertindak sebagai offtaker atau penjamin pasar saat harga komoditas pangan jatuh. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang…
JAKARTA.JamuDesa.com (16/7/2026). Pemerintah resmi menetapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur tunggal untuk mendistribusikan seluruh bantuan sosial (bansos) dan barang bersubsidi dari negara. Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh bantuan dapat tersalurkan secara lebih akurat, transparan, dan langsung menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput. Ketetapan penting ini dibahas secara mendalam dalam Seminar Nasional…
KUDUS.Jamudesa (23/2/2026). Suasana berbeda tampak di sepanjang Jalan Pangeran Puger, Desa Demaan, Kota Kudus. Sejak 21 Februari 2026, kawasan ini bertransformasi menjadi pusat keramaian melalui gelaran “Kampung Ramadlan Desa Demaan”. Kegiatan yang diinisiasi oleh BUMDes Semanah Berkah berkolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, secara resmi menjadi destinasi favorit baru bagi warga untuk berburu takjil…
KUDUS.JamuDesa.com (6/1/2026). Pemerintah Kabupaten Kudus bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 0722/Kudus terus memacu pembangunan fisik gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga awal Januari 2026, tercatat sebanyak 78 titik pembangunan telah berjalan dari total target 132 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Kudus. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) Kudus, Mayor Inf…
SIMKOPDES selain sebagai integrasi data (microsite) juga sebagai aplikasi pengelolaan. ada dua fase, di fase pertama, pendaftaran(melengkapi profil koperasi), untuk mendapatkan akun dan mengintegrasikan data legalitas koperasi ke dalam sistem pusat. Fase kedua, pengelolaan operasional setelah terverifikasi. Pengurus bisa menggunakan aplikasi SIMKOPDES untuk menjalankan dan mencatat operasional harian koperasi. Ini adalah jantung dari persyaratan transparansi dan pengawasan.