JAKARTA.JamuDesa.xom (16/7/2026). Kementerian Koperasi bergerak cepat mematangkan tata kelola operasional dan skema pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini diambil agar puluhan ribu jaringan koperasi yang dibentuk memiliki fondasi bisnis yang sehat, transparan, dan akuntabel sejak awal berdiri.
Strategi penguatan kelembagaan tersebut dipaparkan secara detail oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diselenggarakan pada Kamis, 16 Juli 2026.
Acara hasil kolaborasi Forum Organisasi Desa Indonesia dan Kementerian Desa ini dihadiri oleh jajaran menteri kabinet, pejabat tinggi negara, serta ribuan aparatur desa secara hibrida.
Dalam penjelasannya, Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa Kementerian Koperasi tengah merancang mekanisme permodalan yang kuat dengan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan negara, termasuk optimalisasi alokasi perbankan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis koperasi di desa. Namun, beliau menekankan bahwa kucuran modal ini harus dibarengi dengan pengawasan teknis yang ketat.
“Kami di Kementerian Koperasi akan segera mengumpulkan seluruh pengawas, di mana para Kepala Desa bertindak secara ex-officio, serta para pengurus KDKMP di daerah. Konsolidasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala teknis di lapangan sekaligus memastikan tata kelola keuangan koperasi ini berjalan dengan prinsip akuntansi modern dan diawasi ketat agar tidak ada penyimpangan,” tegas Ferry Juliantono (16/7/2026).
Pemaparan mengenai akuntabilitas permodalan ini didukung penuh oleh jajaran menteri yang hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Kepala BPPIK Aris Marsudiyanto, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.
Komitmen pengawasan tata kelola ini juga disepakati oleh 10 organisasi desa tingkat nasional yang tergabung dalam Forum Organisasi Desa Indonesia, yaitu APDESI Merah Putih (H. Surta Wijaya), APDESI (Anwar Sadat), PAPDESI (Wargiyati), AKSI (Irawadi), DPN PPDI (Widhi Hartono), PP PPDI (Moh. Tahril), PABPDSI (Feri Radiansyah), ABPEDNAS (Indra Utama), KOMPAKDESI (H. Dadang Holiludin), dan DPP Gema Desa Nuswantoro (H. Kurniadi Utama).
Di samping itu, arahan Menteri Koperasi mengenai pentingnya transparansi keuangan ini diikuti secara saksama oleh ribuan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari seluruh Indonesia melalui siaran langsung di kanal YouTube resmi.
Peran TPP ke depan akan disinergikan untuk membantu pengurus koperasi lokal dalam menyusun pelaporan keuangan yang akuntabel.
Melalui kepastian akses modal dan komitmen pengawasan yang ketat dari tataran pusat hingga desa, Kementerian Koperasi optimis KDKMP akan tumbuh menjadi entitas ekonomi berskala raksasa yang sehat dan dipercaya penuh oleh masyarakat desa.
Moh Ali Khomsin (TAPM Kabupaten Kudus)
Sumber:
