JAKARTA.JamuDesa.com (16/7/2026). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan tumpang tindih dengan kelembagaan ekonomi yang sudah berjalan di desa. Pemerintah justru tengah menyiapkan formula kebijakan agar KDKMP dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) demi memperkuat ekosistem ketahanan pangan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilaksanakan pada Kamis, 16 Juli 2026. Seminar nasional hasil kolaborasi Forum Organisasi Desa Indonesia dan Kementerian Desa ini dihadiri secara hibrida oleh para pemangku kebijakan, menteri kabinet, serta aparatur desa dari berbagai daerah.
Dalam arahannya, Yandri Susanto menepis anggapan bahwa KDKMP akan meniadakan peran ekonomi desa yang sudah dibangun selama ini. Menurutnya, BUM Desa dan KDKMP memiliki ruang pengabdian yang saling melengkapi dalam mengentaskan kemiskinan di tingkat akar rumput.
“KDKMP tidak akan mematikan BUM Desa ataupun UMKM lokal yang sudah berjalan. Kita formulasikan agar keduanya saling bersinergi memperkuat ketahanan pangan. Kami di Kementerian Desa juga sedang merumuskan regulasi agar alokasi Dana Desa dapat digunakan secara legal untuk mendukung rantai pasok logistik ini, didampingi langsung oleh para Pendamping Desa di lapangan,” tegas Yandri Susanto (16/7/2026).
Langkah penguatan ekonomi desa melalui integrasi kebijakan ini disaksikan dan didukung oleh jajaran menteri dan pejabat negara yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala BPPIK Aris Marsudiyanto, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.
Dukungan nyata atas sinergitas ini juga datang dari 10 organisasi desa tingkat nasional yang tergabung dalam Forum Organisasi Desa Indonesia yang hadir bersama para ketuanya, yaitu APDESI Merah Putih (H. Surta Wijaya), APDESI (Anwar Sadat), PAPDESI (Wargiyati), AKSI (Irawadi), DPN PPDI (Widhi Hartono), PP PPDI (Moh. Tahril), PABPDSI (Feri Radiansyah), ABPEDNAS (Indra Utama), KOMPAKDESI (H. Dadang Holiludin), dan DPP Gema Desa Nuswantoro (H. Kurniadi Utama).
Selain itu, jalannya seminar nasional ini diikuti secara antusias melalui siaran langsung di kanal YouTube oleh ribuan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari seluruh Indonesia. Keterlibatan aktif TPP ini dipandang sangat vital oleh Kementerian Desa, karena mereka yang akan menjadi garda terdepan dalam memfasilitasi administrasi, memberikan edukasi, serta mengawal regulasi pemanfaatan Dana Desa agar berjalan transparan dan akuntabel di lapangan.
Melalui kejelasan regulasi dan sinergi yang kuat antara KDKMP, BUM Desa, serta pendampingan intensif dari para TPP, pemerintah optimistis ekosistem ekonomi baru ini akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan desa yang mandiri, berdaulat pangan, dan bebas dari kemiskinan ekstrem.
Moh Ali Khomsin (TAPM Kabupaten Kudus)
Sumber:
