Kudus.JamuDesa.Com. Pemerintah Kabupaten Kudus selenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kab. Kudus 2019, dengan mengambil thema “Mewujudkan Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing,” di Pendopo Kabupaten, Rabu (28/3/2018).
Tampak hadir Bupati Kudus Dr H Musthofa, Wakil Ketua DPRD Kudus H Ilwani, Pejabat Sekda yang juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Sudjatmiko, Kapolres Kudus AKBP Agusman Gurning, Dandim 0722 Letkol (inf) Sentot Dwi Purnomo, Kajari Kudus Herlina Setyorini, Perwakilan Bappeda Jawa Tengah Rahman Jamal, Assisten Sekda, Kepala OPD, Camat se Kab. Kudus, Kepala Desa, Akademisi dan pendamping P3MD Kudus.
Bupati Kudus Musthofa mengatakan keberhasilan pembangunan di suatu daerah dilihat dari segi fisiknya, karena bisa dilihat dan dinilai secara kasat mata.Menyoal pembangunan secara fisik, Bupati menyebut, di Kabupaten Kudus pembangunan fisik jalan sudah mencapai 91 persen. Artinya masih ada sembilan persen jalan di Kabupaten Kudus yang harus dibenahi. “Berarti kalau masih ada jalan di desa, di kampung yabg masih jelek itu masuk yang sembilan persen,” kata Musthofa.
Musthofa melanjutkan, selain pembangunan secara fisik, yang harus menjadi perhatian yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Terkahir, di Kabupaten Kudus laju pertumbuhan ekonominya mencapai 5.76 persen. Sementara untuk produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai Rp 9 juta per bulan.
Melihat dari hasil pertumbuhan ekonomi dan angka PDRB, Musthofa mengatakan, sudah menjadi keniscayaan warga Kudus berada pada tataran taraf hidup sejahtera. ”Tentunya tidak ada lagi alasan masyarakat Kudus yang tidak sejahtera. Kalau masih susah hidupnya, berarti malas,” tandasnya.
Meski dinilai cukup berhasil dari segi pembangunan fisik dan laju pertumbuhan ekonomi, Musthofa mengakui, sejauh ini pihaknya masih kalang kabut membendung laju inflasi.
Terakhir, laju inflasi di Kabupaten Kudus mencapai 2.38 persen. Sedikit banyaknya laju inflasi yang terjadi di Kudus lantaran pengaruh dari Kota Semarang dan Kabupaten Demak. “Yang terjadi sampai saat ini terus terang, Kabupaten Kudus untuk menahan laju inflasi sangat berat. Ini tidak hanya pemkab sendiri, tapi masyarakat juga harus ikut andil,” katanya.
Untuk menahan laju inflasi agar tidak semakin menjadi-jadi, Musthofa berharap, para legislator juga harus tanggap. Tiga tugas pokok sebagai legislator diminta untuk ikut andil dalam menangani laju inflasi dan tingkat kesejahteraan, misalnya masalah pengangguran. “Harapan saya, perhatian ini (tingkat kesejahteraan masyarakat) harus terus menerus dilakukan. Tingkat angka kemiskinan sangat amat perlu kita evaluasi lagi, dari angka kemiskinan 7.65 persen apakah imbang dengan PDRB dan inflasi yang ada. Kalau kita kaji masih timpang,” katanya.
Untuk mengatasi problematika yang ada di Kabupaten Kudus, dibutuhkan berbagai lini keahlian. Musthofa juga berharap, kepada akademisi untuk ikut memecahkan problem yang ada di Kabupaten Kudus sesuai dengan bidang keilmuannya. “Tugas akademisi di Kudus jangan berhenti memberi masukan. Saya harap juga kepada setiap lurah, kepala desa jangan berhenti belajar. Karena kecenderungan zaman sudah mengarah ke digital, semua bisa di-update,” katanya.
Sudjatmiko, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kudus mengatakan, dalam pembahasan pada forum Musrenbang kali ini diharapkan bisa menghasilkan keputusan yang akan dijadikan sebagai landasan pembangunan Kabupaten Kudus tempo lima tahun ke depan.Tidak hanya itu, diharapkan bisa mempertajam indikator pembangunan yang menyasar langsung pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.
Dikatakan Sudjatmiko, persentase jumlah pengangguran tahun 2007 mencapai 7,03% sedangkan tahun 2016 sekitar 4,91%, angka harapan hidup di kabupaten Kudus tahun 2010 mencapai 76,33 dan tahun 2016 mencapai 76,43.
Perwakilan Bappeda Jawa Tengah Ir Rahman Jamal M.Si, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangkab di Kabupeten Kudus. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus jatuh dalam angka 7,59%, yakni nomor urut keempat se Jawa Tengah, dengan nomor urut pertama Kota Semarang 4,62%, Kedua Kota Salatiga 5,07%, dan Ketiga Kota Pekalongan 7,47%. Sementara itu data penanggulangan kemiskinan Jawa Tengah berada di 12,03%, dan Nasional kisaran angka 10,00%.
Wakil Ketua DPRD Kudus H Ilwani menjelaskan, Reses DPRD Kabupaten Kudus telah digelar Januari 2018. Dalam masa resesnya Anggota DPRD Kabupaten Kudus dapat memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan program/kegiatan dari rencana sebelumnya yang belum terlaksana dan Agenda kerja DPRD Tahun 2019. Aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat lembaga legislatif ini dapat lebih mengena karena antara Anggota DPRD dan masyarakat secara langsung dapat berinteraksi.
Kemudian, peserta Musrenbangkab di bagi menjadi empat kelompok diskusi diantaranya Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Insfrastruktur. *** salam damai – kang saleh, ta pp kudus.
